Batu Bara – Dugaan pengelolaan Dana Alokasi Umum Spesifik Grant (DAU SG) di Kabupaten Batu Bara yang tidak proporsional dan terkesan ugal-ugalan kini menjadi sorotan. Dana miliaran rupiah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini dianggap tidak dikelola secara profesional, memicu desakan agar Aparat Penegak Hukum (APH) dan Inspektorat segera bertindak.



"Dana Alokasi Umum (DAU) adalah komponen penting dalam pendapatan daerah, khususnya dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab," tegas Amin, perwakilan Tim Gabungan Awak Media, di Lima Puluh, Sabtu (04/01/2025).


Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah rehabilitasi berat ruang rawat inap kelas III di UPT RSUD Batu Bara menjadi ruang rawat inap standar, dengan anggaran Rp 1.327.889.873. Proyek tersebut diduga tidak selesai tepat waktu dan kualitas pengerjaannya dinilai asal-asalan.


"Hal ini dapat dilihat dari pemasangan atap yang tidak rapi, spanduk yang dipasang zig-zag, serta pondasi beton pagar yang tidak sesuai spesifikasi karena tidak menggunakan pembesian," ungkap Tim Media.


Ketika mencoba mengonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Kamis (02/01/2025), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bonar Siahaan memberikan jawaban yang dianggap tidak memadai. Saat ditanya tentang dasar hukum pemberian perpanjangan waktu pengerjaan, ia hanya menjawab, “Lihat saja kontraknya, tanggal 14 November. Logika saja, apakah bisa selesai dalam 30 hari?”.


Jawaban ini, menurut awak media, menunjukkan lemahnya tanggung jawab PPK dalam memastikan proyek berjalan sesuai perjanjian. Bonar juga menyebut bahwa inisiatifnya adalah untuk memastikan pembangunan terlaksana dan keuangan terealisasi.


Tidak hanya itu, ditemukan indikasi bahwa proyek-proyek DAU SG di Batu Bara dikelola oleh CV yang sama, meskipun pelaksana kontraknya berbeda. Dugaan ini semakin memperkuat anggapan adanya praktik yang tidak sehat dalam pengelolaan dana publik.


Tim Gabungan Awak Media meminta APH dan dinas terkait segera melakukan audit menyeluruh dan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab. "Ini adalah tanggung jawab mereka untuk mengawasi dan memastikan anggaran negara digunakan sesuai aturan," ujar Zulkifli, salah satu anggota tim.


Masyarakat Batu Bara kini menunggu tindakan konkret dari pihak berwenang agar dana yang bersumber dari APBN benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak.(zulkifli)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama